PPP Papua Tengah Klaim Punya Bukti Kehilangan 190 Ribu Bunyi di Pemilu 2024

Ketua DPW PPP Papua Tengah Freny Anouw meyakini, pihaknya kehilangan bunyi sampai 190 ribu di Pemilu 2024. Guna mengembalikan bunyi tersebut, dirinya mengajukan sengketa Pileg ke Mahkaman Konstitusi (MK).

Dia menentukan, di setiap distrik PPP mempunyai bunyi. Sebab, PPP sudah bermufakat dengan sejumlah kepala suku dalam janjinya untuk slot depo qris memberi suaranya via mekanisme noken.

“Seumpama di Kabupaten Dogiyai, kami mempunyai buksi C Hasil yang menyebut PPP hakekatnya mempunyai setidaknya 95.600 bunyi untuk Bapak Albertus Keia Calon DPR RI nomor urut 1. Tapi dikala dibacakan di KPU pusat sirna,” klaim Freny seperti dikutip dari siaran pers diterima, Rabu(7/5/2024).

“Para kepala suku di Dogiyai sudah bermufakat via noken untuk menyalurkan aspirasinya ke PPP. Begitu juga di Kabupaten Paniai, setidaknya PPP mempunyai 70 ribu bunyi. Tapi bunyi tersebut dihilangkan oleh oknum-oknum KPU dan Bawaslu di tingkat kecamatan sampai distrik,” duga dia.

Freny juga mengira, ada oknum dari Caleg dari partai lain membagi-bagikan uang ke pihak PPK atau PPD yang membuat bunyi PPP sirna. Dia bahkan siap melakukan validasi atas dugaan berkaitan dengan alat bukti.

“Kami mempunyai bukti atas hal ini,” tegas Freny.

Freny menambahkan, bunyi PPP yang sirna bukan cuma dari dua kabupaten tersebut. Sebab menurut data dimilikinya, PPP hakekatnya mempunyai bunyi di Kabupaten Nabire, Deiyai, Intan Jaya, Puncak sampai Puncak Jaya.

“Dikala ini kami sedang berjuang di MK agar bunyi-bunyi yang sirna dari Papua Tengah bisa dikembalikan lagi ke PPP, karena itu merupakan hak PPP dan merupaskan aspirasi para kepala suku di Papua,” jelas Freny.

Bunyi Hilang
Senada dengan itu, Ketua DPC PPP Paniai, Nason Uti membetuli ada lebih dari 70 ribu bunyi PPP sirna di wilayahnya. Kehilangan ini disebabkan panitia penghitungan bunyi di tingkat distrik tidak melakukan pleno atas perolehan bunyi di tingkat desa.

Meski tiga kepala suku besar di Paniai mempercayakan suaranya ke PPP. Sebab itu rupanya karena PPP di DPRD Kabupaten Paniai mempunyai 3 bangku, sedangkan hakekatnya jumlahnya merupakan 7 kalau tidak dicurangi.

“Panitia pemungutan bunyi di tingkat distrik tidak melakukan pleno pereolehan bunyi di tingkat desa. itu kami minta kepada MK agar bunyi bunyi PPP yang sirna dikembalikan atau MK menentukan untuk melakukan pemungutan bunyi ulang di Papua Tengah, lebih-lebih di Paniai,” Nason menandasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *